DKV UNPAS Bandung: Lagi, Kasus Ilustrasi Dianggap Penghinaan

Masih ingat ketika wajah Pak Harto digambarkan dalam kartu King? Waktu itu majalah DR yang membuatnya. Kasus itu memang tidak sempat sampai ke meja hijau, tapi lumayan membuat kontroversi. Sekarang Tempo, berbuat yang nyaris sama. Ini coba cek jawaban Tempo disini.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie mengadukan majalah Tempo ke Dewan Pers pada 28 November 2008. Atas pengaduan ini, Dewan Pers pun kemudian memanggil majalah Tempo hari ini.

Tentang sampul muka Majalah Tempo edisi 17-23 November 2008 itu, kami mengajak semua pihak untuk tidak terhanyut dalam hal-hal yang berbau mistik dan takhayul. Sampul yang merupakan ilustrasi atas isi cerita itu dibangun dengan teknik kolase. Ini bukan pertama kali Majalah Tempo memakai teknik serupa.

Kali ini kolase itu berupa timbunan angka-angka yang berulang (repetitif) yang disusun menjadi wajah. Maka, angka-angka, letak dan posisinya menjadi pilihan kreatif dalam teknik ini. Angka-angka diletakkan sesuai dengan kebutuhan yaitu mengikuti kontur bidang yang sedang digarap. Angka 6 atau 9 sebagai misal, dalam teknik itu tidak ditampilkan “normal” seperti biasa kita saksikan.

Penggambarnya meletakkan di sana-sini semata-mata untuk memenuhi kesesuaian dengan bidang yang tersedia. Sama sekali tidak ada maksud untuk menghina atau memberikan cap buruk dengan memilih angka tertentu untuk diletakkan di tempat tertentu.

Akhirnya, sekali lagi kami sampaikan, yang kami lakukan hanyalah menjalankan tugas profesi. Yang kami usahakan adalah memenuhi hak informasi publik. Seluruh pers yang menyampaikan kritik tidak bermaksud melakukan perbuatan jahat atau menyebarkan permusuhan. Kita perlu mengenang masa ketika bekas Gubernur Jakarta Ali Sadikin membangun LBH Jakarta. Ia memakai kritik LBH Jakarta untuk bercermin dan memperbaiki pemerintahannya.

Kami percaya cara menanggapi kritik ini sesungguhnya merupakan barometer sebuah negara demokrasi. Kita pernah hidup pada sebuah masa ketika kritik tak mendapat tempat di negeri ini, seperti juga di negara-negara otoriter. Dan kami yakin bahwa negeri kita ini sudah beranjak jauh dari zaman itu, ketika kritik dianggap berbahaya dan karenanya harus ditumpas. Kami yakin Ketua dan Anggota Dewan Pers, dan semua yang hadir di ruangan ini berpendapat yang sama.

Terimakasih atas kesabaran Ketua dan Anggota Dewan Pers, serta hadirin sekalian mendengarkan pendapat kami.

Masih laku pasal pencemaran nama baik dan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap media massa? Katanya demokratis...?